Gemapos.ID (Jakarta) - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, yang menilai usulan hak angket sekadar gertak politik. Ganjar  menegaskan usulan itu bukan hanya sebuah gertakan.

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak," kata Ganjar di TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Ganjar mengatakan ada banyak cara yang dapat dilakukan menyikapi polemik penyelenggaraan pemilu. Dia menilai angket merupakan cara yang tepat.

"Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain," ujarnya.

Ganjar menegaskan dirinya serius mengusulkan hak angket. Ganjar juga menyinggung jika penggunaan hak angket pernah dilakukan.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair, jadi nggak perlu takut," ujarnya.

"Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," sambung Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian merespons partai kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang telah setuju dengan hak angket. Namun, Ganjar mengaku belum berkomunikasi secara formal dengan mereka.

"Saya belum berkomunikasi secara pribadi," kata dia.

"Ya kalau saya sebenarnya simple aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu nya seperti ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ganjar  menilai kondisi pemilu di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Terlebih, kata dia, penggunaan Sirekap pun banyak diprotes.

"Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem," ungkapnya.

Ganjar mengaku banyak menerima laporan terkait penggunaan Sirekap. Ganjar pun menilai seharusnya KPU dapat mengakui kesalahan jika memang penggunaan Sirekap banyak salah dalam membaca data.

"Nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Masa kaya gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya 'ya kami salah' itu paling fair," tuturnya.

"Hari ini, seperti gitu nggak mau ngaku salah, bagaiamana satu TPS lebih dari 300, itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja ngira sistem itu fail," imbuh dia.

Sebelumnya diketahui, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menilai usul capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 waktunya tak cukup untuk direalisasikan. Jimly menilai usul hak angket sekadar gertak politik.

"Hak angket itu kan hak, interpelasi hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah nggak sempat lagi ini cuma gertak-gertak politik saja," kata Jimly usai rapat pimpinan Dewan Pertimbangan MUI di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Jimly menilai tuduhan kecurangan selalu terjadi di setiap pemilu sejak tahun 2004. Tak hanya satu pasangan calon saja yang menurut Jimly dirugikan.

"Tapi saya berharap mudah-mudahan ya gini, setiap pemilu sejak 2004 selalu riuh, selalu seru. Nah selalu ada tuduhan kecurangan. Tapi kecurangan itu ada di mana-mana menguntungkan semua paslon. Ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 01, ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 02, tapi di sebelah sana ada lagi 03," ujarnya. (ns)