Gemapos.ID (Jakarta) - Presiden PKS, Ahmad Syaikhu merespons nasib wacana hak angket DPR RI soal Pemilu 2024 yang pertama kali dicetuskan Ganjar Pranowo. Syaikhu mengaku memiliki keterbatasan realitas soal pengajuan hak angket karena belum menemukan fraksi yang ikut mengajukan hak angket.

"Nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas pada untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada 2 fraksi dengan 25 penandatanganan. Itulah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket," kata Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Syaikhu menjelaskan jika syarat dua fraksi itu terwujud, pihaknya baru akan ikut melaksanakan hak angket. Dia menyebut hak angket merupakan bagian dari upaya meluruskan proses demokrasi di masa depan.

"Jadi kalau misalnya ada, kita akan ikut bergabung untuk melaksanakan hak angket. Hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu ya," terang Syaikhu.

"Tapi kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan, agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan terhadap Pemilu 2024, itu saja," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh berbicara juga mengenai nasib wacana hak angket. Paloh menyebut hak angket sudah tidak up to date lagi. Meski demikian, Paloh menyatakan tidak sedang dalam posisi menghalangi pengajuan hak angket.

"Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket tadi sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini," kata Paloh dalam jumpa pe di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, (22/4/2024). (ns)