Gemapos.ID (Jakarta) - Perempuan memiliki peranan penting dalam pergerakan perekonomian. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tingkat Menteri Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC) Women and the Economy Forum (WEF) 2022: High Level Policy Dialogue on Women and the Economy (HLPDWE), Rabu (7/9/2022).

Pertemuan itu untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berkontribusi pada implementasi Visi APEC Putrajaya 2040 melalui model ekonomi Bio-Circular-Green (BCG).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyebut di berbagai negara berkembang, perempuan menderita secara tidak proporsional dari kekurangan akan energi, yang dikarenakan minimnya akses atas layanan energi. 

“Perempuan memikul beban pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, perempuan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas pasokan dan penggunaan energi atau daya rumah tangga. Karenanya, perempuan memegang potensi yang sangat besar sebagai pahlawan lingkungan hidup,” ujar Bintang Puspayoga.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan aksi konkrit dalam memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender melalui model ekonomi BCG.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melibatkan perempuan secara aktif pada sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Selain itu, menyusun Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT), menetapkan pengembangan sistem penandaan anggaran perubahan iklim dan responsif gender, dan sosialisasi serta edukasi akan sumber energi alternatif.

Tak hanya itu, perempuan juga dilibatkan dalam praktik pertanian ramah lingkungan serta pengembangan infrastruktur yang responsif gender dalam mendukung akses perempuan terhadap energi terbarukan. 

“Saya berharap, kita dapat bersama-sama mendukung peran aktif dan kontribusi perempuan dalam implementasi Visi APEC Putrajaya 2040 melalui model ekonomi Bio-Circular-Green (BCG) serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang amat besar dalam pemberdayaan perempuan untuk memastikan pembangunan keberlanjutan. 

“Keseriusan tersebut tercermin dalam hulu dari 5 (lima) Arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian PPPA, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berspektif gender,” terangnya.

Pertemuan tingkat Menteri tersebut melahirkan joint statement negara-negara anggota APEC untuk implementasi pemberdayaan perempuan melalui ekonomi BCG. 

Model ekonomi BCG mengintegrasikan dan mensinergikan tiga pendekatan ekonomi, di mana teknologi dan inovasi digunakan untuk menciptakan nilai, mengurangi pemborosan, dan mempromosikan model bisnis yang berkelanjutan.

“Kami menyadari bahwa populasi yang paling rentan, seperti perempuan pribumi atau penduduk asli, perempuan penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan sering menanggung beban yang tidak proporsional dari dampak perubahan iklim, sampah laut, limbah yang tidak didaur ulang, dan dampak dari akses energi yang tidak setara.” 

“Namun, perempuan dan anak perempuan dapat mengembangkan solusi yang bermakna, efektif, dan relevan untuk mengembangkan model ekonomi BCG, serta partisipasi dan kepemimpinan perempuan secara penuh, setara, dan bermakna di semua tingkat pengambilan keputusan, juga anak perempuan sangat penting dalam mengembangkan kelestarian lingkungan dan upaya pemulihan yang lebih efektif,” tutur Women and the Economy Forum Chair, Chuti Krairiksh.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut secara virtual dan offline, perwakilan dari 21 (dua puluh satu) negara anggota APEC di lingkar Samudra Pasifik yang juga menyampaikan maklumatnya akan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui model ekonomi BCG. 

Model ekonomi BCG diperkenalkan ke dalam percakapan APEC sebagai strategi pertumbuhan pascapandemi yang menjanjikan di mana ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi diterapkan untuk mempromosikan penggunaan sumber daya yang efisien, memelihara dan memulihkan ekosistem, dan mengurangi limbah ke dalam sistem pembangunan. (rk/rls)