Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai salah satu pengusul adanya penundaan pemilu mengaku tidak pernah mendengar adanya isu pengumpulan dana (fundraising) atas kasus ekspor minyak goreng.

Dugaan adanya penggalangan dana terkait kasus mafia minyak goreng untuk menunda pemilu 2024 itu dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

"Ya, sebagai saya yang ngusulin (penundaan pemilu) saya enggak pernah dengar itu," kata Cak Imin di Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Menurut Cak Imin, wacana penundaan pemilu saat ini sudah usai karena Presiden Jokowi telah menegaskan pemilu tetap digelar sesuai jadwal, 14 Februari 2024. 

"Laah, wong usulan pemilunya aja udah ditolak banyak pihak, gak jalan laah," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mengklaim memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan modal untuk mendanai wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO).

"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising (pengumpulan dana). Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Meski Masinton masih enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi didapatkan dirinya. Namun, ia menyebut tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal itu.

Menurut Masinton, informasi yang diperolehnya itu menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Oleh karena itu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan itu pun meminta agar penyidik mendalami dugaan informasi tersebut.

"Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut," ucap Masinton.

Menurutnya, penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akarnya, sampai pada kepentingan tertentu yang menjadi motif persekutuan jahat merugikan masyarakat itu.

"Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk, aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu," terangnya. (rk)