Gemapos.ID (Jakarta) - Dalam rangka merayakan Hari Kartini, para pemimpin sektor publik dari Indonesia dan Australia berkumpul di Jakarta pada Selasa (23/4) lalu untuk berbagi pengalaman serta mempromosikan kepemimpinan perempuan dan kebijakan inklusif di sektor publik.

Forum Perempuan dalam Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera), Australian Taxation Office dan mitra Pemerintah Indonesia, mendorong kolaborasi dan diskusi mengenai tantangan dan inisiatif bersama untuk mempercepat inklusi dan kesetaraan di sektor publik, termasuk strategi, jaringan dan pendampingan.

Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebut pentingnya pengabilan sebuah kebijakan yang melibatkan perspektif perempuan.

“Memiliki perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting, terutama untuk lembaga pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan yang mendorong pembangunan inklusif serta berkelanjutan bagi semua pihak,” kata Woro Srihastuti seperti dalam keterangan tertulisnya kepada gemapos.id, dikutip Kamis (25/4/2024). 

Dalam sambutannya, Emily Edwards, mewakili Kedutaan Besar Australia, menekankan pentingnya pertumbuhan inklusif.

“Sektor publik yang kuat sangat penting untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi,” kata Emily Edwards.

“Sektor publik yang kuat bergantung pada perempuan yang memiliki akses kesempatan yang setara untuk kemajuan karir dan posisi kepemimpinan,” lanjutnya.

Forum Perempuan dalam Pemerintahan dibangun atas kolaborasi berkelanjutan antara Indonesia dan Australia untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi perempuan.

Lenny N. Rosalin, Presidium Persatuan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia di Sektor Publik (PIMTI) menyebut pihaknya mengambil posisi dalam rangka mempercepat pemberdayaan perempuan dalam mendukung tujuan nasional. 

“Visi PIMTI adalah memperkuat kolaborasi antara pelaku pembangunan untuk mempercepat pencapaian perempuan yang berdaya demi mendukung tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Peserta forum terdiri dari perwakilan kementerian pemerintah Indonesia, ombudsman, lembaga transportasi, asosiasi perempuan serta lembaga dan departemen pemerintah Australia dan lainnya. (rk)