Gemapos.ID (Jakarta) - Pada Hari Bhayangkara Ke-76, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati berikan catatan kepada Polri salah satunya agar Polri tidak bermain politik praktis.

Hal tersebut disampikan Susaningtyas yang biasa disapa Nuning dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, hari ini (1/7/2022).

"Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan/atau Polri tidak bermain politik praktis, tetapi harus paham politik," katanya.

Selain itu, ia pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada kinerja Polri pada kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terutama dalam penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan.

Ia juga mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sukses dalam penanganan terorisme.

"Polri juga dinilai sukses dalam penanganan COVID-19 dengan menjaga ketertiban masyarakat sehingga COVID-19 cepat diatasi," katanya.

Nuning mengatakan, tak kalah penting juga, Kapolri berinisiatif membangun kesetaraan gender di Polri dengan menaikkan pangkat Polwan setara pria polisi bahkan PNS berprestasi pun dinaikkan pangkat setara brigjen.

Nuning pun memberikan masukan Polri agar bisa bekerja lebih baik ke depannya. Dalam hal prediktif, Polri dituntut mampu melakukan penegakan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting sehingga Polri tidak reaktif tapi proaktif.

Kemudian, ia mengatakan dari segi responsibilitas, Polri diminta harus akuntable kepada masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum. Polri perlu menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak memandang kelas dan golongan

"Polri yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan. Polri juga harus lebih sigap atasi hoaks dan fenomena post-truth di tengah masyarakat," jelas Nuning.

Polri, kata dia, juga harus lebih berani melangkah untuk atasi teroris perangkat lunak kurang berupa regulasi/payung hukum masih kurang one step a head.

Dalam hal itu, Polri juga harus menegakkan aturan penyadapan untuk antisipasi dan mencegah aksi teroris. Jadi penyadapan bisa untuk preemtif bukan saja preventif.

"Bukan hanya Bareskrim tapi juga Baintelkam harus mendapat dukungan penguatan siber dan SDM yang andal berpendidikan tinggi di bidangnya," tutur Ketua DPP Bidang Hankam dan Siber Partai Perindo ini.

Sementara itu, untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nuning menyarankan agar bisa menjadi universitas. 

Hal ini akan lebih bermanfaat untuk mendukung kinerja Polri, seperti bidang forensik bisa menjadi ilmu kajian yang dapat dikembangkan berkelas dunia sehingga secara keilmuan bisa lebih mendalam.(ant/pa)