Gemapos.ID (Jakarta) - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkit kembali permasalahan tentang kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu dalam debat perdana Capres. Ganjar menilai bahwa Prabowo Subianto tidak tegas dalam menyelesaikan kasus tersebut.

“Maka saya sampaikan, ‘biasanya anda itu terkenal tegas. Tapi hari ini anda tidak tegas sama sekali’,” ujar ganjar Pranowo saat diwawancari di kediamannya, Jalan Taman Patar Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).

Diketahui bahwa dalam debat perdana Capres, Ganjar Pranowo sempat bertanya terkait komitmen Prabowo dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu jika nantinya terpilih dalam Pilpres 2024.

“Kalau bapak ada di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR,” pertanyaan Ganjar yang ditujukan kepada Prabowo Subianto, Selasa (12/12/2023) malam.

“Pertanyaan kedua di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah,”  tanya dia.

Prabowo Subianto juga telah menjawab pertanyaan yang dilemparkan kepadanya tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban.

“Apa lagi yang masih  ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun. Kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu,” ujar Prabowo menjawab pertanyaan Ganjar.

Terkait pertayaan tersebut, Ganjar mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk tendensius terhadap Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya bertanya mengenai bagaimana komitmen Prabowo dalam menyelesaikan kasus HAM jika menjadi presiden.

Menurutnya hal tersebut sangat penting agar kandidat yang ikut pemilu berikutnya tidak lagi dikaitkan dengan kasus HAM.

“Saya mau tunjukkan pada publik dan saya sedang tidak dalam posisi tendensius, tidak. Untuk Clearance,” lanjut Ganjar.

Ganjar mengaku kecewa dan juga menyayangkan pertanyaan, karena Prabowo belum memberikan jawaban yang lugas mengenai kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

“Tapi karena tidak menjawab, it’s okay. Ini akan keluar terus karena tidak pernah ada keputusan,” tegasnya.

Terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sempat ditanyakan Ganjar yakni mulai dari peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari 1989 hingga pada peristiwa Wamena 2003.

Dia juga turut menjelaskan bahwa Tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi untuk presiden yakni membentuk pengadilan HAM ad Hoc. Kemudian, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

Sementara Prabowo meminta agar kasus tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak dipolitisasi. “Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar,” lanjut Prabowo.

Sebagai Informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan debat perdana capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12/2023), dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga. (kt)