Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid yang membawahi bidang pertahanan, merspon protes Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI. Menurut Meutya Hafid, TNI tidak perlu ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pilpres. 

"Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan ini pada proses hukum yang ada. TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI," ujar Meutya Hafid dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Bagi Meutya Hafid, jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, perlu menggunakan proses dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI maupun simpatisan partai politik.

"Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan," kata Meutya.

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.

Sebagai informasi survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023 menempatkan TNI di tingkat teratas dengan presentase kepercayaan publik mencapai 91,2%.

"TNI adalah kebanggan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis," tutup Meutya Hafid.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Hasto melempar dugaan elemen TNI yang menjadi simpatisan Prabowo di balik kasus kekerasan tersebut.

"Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).

Hasto bercerita bahwa dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oknum TNI tersebut, diduga tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo Subianto sebagai Menhan dan sebagai capres. Sehingga tercipta kesan adanya 'emotional bonding' di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo.

"Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," ujar Hasto. (ns)