Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp12 triliun.

Angka ini turun dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022 yang mencapai Rp25 triliun.

Hal yang sama terjadi pada nilai transaksi kripto sepanjang 2022 sebesar Rp306,4 triliun. Angka tersebut turun 64,3% dibandingkan 2021 yang mencapai Rp858,76 triliun.

"Kita bandingkan 2022 yang terakhir-terakhir pun pergerakannya tidak beda jauh, 2022 paling tinggi di awal-awal. 2022 itu rata-rata transaksi bulanan Rp25 triliun, tapi dipengaruhi transaksi kuartal awal 2022 yang masih besar," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya di Jakarta pada Selasa (21/2/2023). 

Transaksi kripto turun akibat beberapa faktor seperti pasar yang mulai jenuh, pelemahan aset kripto hingga kejatuhan Luna atau token kripto dalam jaringan Terra dan pasar kripto terbesar, FTX. 

Hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

Bappebti masih mempelajari penyebab penurunan transaksi kripto, sehingga Februari ini nilai aset kripto bisa ‘hijau’ kembali meski tidak setinggi capain periode 2021.

"Beberapa minggu ini beberapa mothers coin seperti Bitcoin, Solana mulai hijau. Harapannya kalau sudah mulai menarik seperti ini, investor mulai masuk. Kita wait and see apakah transaksi Februari ini bisa naik lagi," ucapnya. 

"Kita tidak berharap transaksi ini harus kembali ke 2021, itu adalah posisi di mana semua investasi naik. Targetnya bisa di atas 2022.”

Untuk mencegah kejatuhan pasar kripto di Amerika telah dilakukan Bappebti dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) Pengembangan Peraturan Sektor Keuangan (P2SK).

Dari UU ini terjadi pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan Fisik Aset Kripto yang semula diawasi Bappebti atau Kemendag akan bergeser di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa kita meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," ujarnya. (ant/din)