Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku pemerintah siap memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi 18,4 juta dari 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Pos Indonesia. 

"Sisanya sedang proses cleansing (koreksi data) karena seperti kita ketahui, misalnya kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam atau beberapa menit kemudian ada (potensi penerima) yang meninggal. Jadi, kami perlu mendata lagi, masih ada 313.244 KPM," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada Sabtu (3/9/2022). 

BLT BBM akan dibagikan sebanyak empat kali dengan masing-masing sebesar Rp150.000 yang terdiri dari dua tahap dari empat kali penyaluran. Jadi, KPM akan menerima Rp300.000 setiap tahap. 

"Kami berikan per September ini (tahap pertama) dan di awal Desember kami berikan yang kedua," ucapnya. 

Tri Rismaharini mempersilahkan masyarakat yang ingin mengusulkan diri untuk masuk sebagai KPM. Kemudian, Kemensos akan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan tenaga pendamping untuk memverifikasi usulan sebagai KPM tersebut.

"Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia," ujarnya. 

Kemensos juga mempunyai pusat kontak (command center) di nomor telepon 021-171 yang beroperasi selama 24 jam penuh untuk menerima keluhan mengenai bantuan sosial (bansos). 

Kementerian ini bekerja sama dengan Pos Indonesia, pemda, dan masyarakat adat untuk menyalurkan BLT pengalihan BBM ke berbagai daerah yang sulit diakses, seperti di daerah pegunungan.

"Bagi warga sakit, lanjut usia, dan tidak bisa datang ke Kantor Pos, pihak Pos akan mengantar ke rumah, itu sudah perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke command center. Maka, akan ditindak lanjuti," tuturnya. 

BLT BBM adalah salah satu dari paket bansos pemerintah setelah mengalihkan subsidi BBM yang dianggarkan sebesar Rp24,17 triliun.

Pemerintah juga akan menyalurkan dua bentuk bansos lainnya dari pengalihan subsidi BBM, yakni bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Selain itu bantuan dari pemda dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun. 

Langkah ini guna membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial, (ant/adm)