Gemapos.ID (Jakarta) - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez berharap, lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia akhir bulan ini akan membuahkan hasil positif dengan mendamaikan kedua negara. 

Menurut Gilang, momen kali ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 turut menjaga perdamaian dunia.

“Indonesia harus menjadi jembatan perdamaian bagi Rusia dan Ukraina yang tengah berkonflik. Sebagai negara yang memiliki cita-cita luhur, kita harus terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia,” kata Gilang di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Gilang mengatakan, langkah diplomasi perdamaian tersebut sejalan dengan politik bebas aktif Indonesia. 

Apalagi sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, Indonesia punya peranan penting sebagai mediator negara-negara anggotanya, termasuk negara mitra.

Konflik berkepanjangan Rusia dan Ukraina, lanjut Gilang, telah berimbas pada persoalan kemanusiaan dan krisis global yang perlu segera dicarikan solusinya. 

Bahkan, menurut Gilang sejumlah negara mengalami krisis energi dan ekonomi akibat kebijakan Rusia buntut konfliknya dengan Ukraina.

“Maka, perdamaian kedua negara harus tercapai karena telah mempengaruhi kondisi ekonomi dan pangan global,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Jika belum bisa mendamaikan kedua negara, BKSAP DPR berharap pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina setidaknya dapat memperjuangkan gencatan senjata. 

Selain itu, DPR juga terus berupaya menjembatani konflik Rusia dan Ukraina lewat diplomasi parlemen.

Lantaran, konflik Rusia dan Ukraina terus menimbulkan korban kemanusiaan, yang tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. 

Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan, kata dia, Indonesia tidak bisa berdiam diri terhadap konflik Ukraina dan Rusia.

“Kami di DPR terus berupaya menjalin komunikasi dengan kedua negara melalui diplomasi parlemen di mana BKSAP terus berkoordinasi dengan parlemen negara-negara sahabat," papar dia.

Meski mendorong perdamaian Ukraina-Rusia, dia juga mengingatkan pemerintah agar tetap mempertahankan posisi netral Indonesia. 

“Kita juga harus memikirkan posisi negara-negara sahabat yang ikut terlibat dalam pertikaian Rusia-Ukraina. Jangan sampai niat baik kita justru akan merugikan bangsa sendiri,” tutur Gilang. (rk/rls)