Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian memprediksi puncak kasus Covid-19 varian Omicron terjadi dua sampai tiga minggu ke depan atau sekitar pertengahan Maret 2022.

“Pemerintah terus memantau dan menyiapkan langkah karena ini puncaknya dalam dua sampai tiga minggu ke depan yang perlu diantisipasi,” kata Menko Airlangga Hartarto di Jakarta pada Senin (21/2/2022).

Kasus Covid-19 di luar Jawa dan Bali meningkat dengan proporsi mencapai 23% dari kasus aktif nasional atau 124.714 dari 536.358 kasus.

Walaupun demikian, Bed Occupancy Rate/BOR (tingkat keterisian tempat tidur) masih terkendali mengingat varian Omicron memiliki gejala yang tidak seberat varian Delta. 

Contohnya, BOR di Sumatera Utara (Sumut) sebesar 31% dengan konversi 19%, BOR di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 30% dengan konversi 16%, dan BOR di Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 29% dengan konversi 23%.

Dengan demikian, ketiga wilayah ini memiliki BOR masih cukup terkendali, padahal terjadi peningkatan kasus mencapai 10.000.

“Meski kasus meningkat secara keseluruhan, keterisian rumah sakit masih terkendali,” tuturnya.

Airlangga Hartarto mengutarakan BOR nasional sebesar 38%, tapi di luar Jawa dan Bali kurang dari 30%. Untuk Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan (Kalsel) antara 35%-31%.

Sementara itu BOR di tempat isolasi terpusat sebanyak 5,89% dari 29.723 tempat tidur dan jumlah tempat tidur pun masih bisa ditingkatkan ke 48.399.

“Dari jumlah isoter yang tersedia ini jumlahnya bisa ditingkatkan pada saat sekarang tersedia 29.723 tempat tidur ke 48.399. Dari 29.000 yang tersedia baru terisi sebesar 5,89 persen,” ujarnya.

Untuk vaksinasi Covid-19 dosis pertama ada tiga provinsi yang masih di bawah 70% yank Maluku, Papua Barat, dan Papua. 

Dosis kedua di bawah 50% adalah Kalimantan Selatan, (Kalsel) Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar) Maluku Utara (Malut), Aceh, Papua Barat, Papua.

Untuk vaksin Covid-19 booster di seluruh provinsi luar Jawa dan Bali masih di bawah 10%, sedangkan lansia di tujuh provinsi di bawah 60%, dengan dosis kedua ada 25% di bawah 50%.

“Arahan Pak Presiden dosis kedua dan lansia ini dipercepat dan jadi indikator yang penting diperhatikan,” ucapnya. (ant/adm)