The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip
Gemapos.ID (Jakarta) - Subsidi energi berbentuk subsidi produk komoditas cenderung tidak tepat sasaran. Karena, penerima subsidi justru kelompok penduduk yang mampu. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok mampu.
"Pemerintah perlu mengalihkan subsidi energi dan merasionalisasi dana kompensasi ke subsidi dan bantuan yang terarah ke sasaran penerima," kata Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip di Jakarta pada Senin (18/1/2021).
Dana subsidi energi dan dana kompensasi selayaknya dapat dialokasikan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), peningkatan moda transportasi massal, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu.
Kebijakan subsidi energi yang digelontorkan di berbagai daerah disarankan tidak dialokasikan berbasis komoditas tetapi lebih berbasis kepada target sasaran yang berhak menerimanya seperti kelompok masyarakat tidak mampu.
"Kebijakan subsidi energi saat ini belum efektif, dan subsidi energi yang dialokasikan juga belum efisien, karena belum tepat sasaran dalam distribusinya," ujarnya.
Target sasaran kebijakan subsidi sektor energi disarankan atas Basis Data Terpadu berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang termutakhirkan yaitu masyarakat miskin dan rentan.
Untuk itu kebijakan subsidi energi diusulkan menyatu dalam bansos yang terintegrasi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Saat ini masih terdapat masyarakat miskin dan rentan yang belum mendapatkan subsidi dan sebaliknya terdapat pula masyarakat yang tidak miskin dan rentan atau masyarakat mampu yang menerima subsidi.
" Sebanyak 40% penduduk termiskin hanya menikmati 36,4% subsidi, dan 40% penduduk terkaya menikmati hampir 40% subsidi," ungkapnya. (m3)
