Gemapos.ID (Jakarta) - Salah satu ahli dari Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis, menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden jokowi jelang pemilu. Romo Magnis menyebut bansos tersebut dilakukan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024. Bahkan Romo Magnis mengibaratkan hal yang dilakukan presiden Jokowi sebagai pegawai yang mencuri uang di toko.

Romo Magnis, mulanya mengatakan bansos bukan milik presiden, melainkan milik negara. Dirinya juga menyinggung soal pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian terkait.

"Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik Presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab Kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya," kata Romo Magnis saat memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Dia mengatakan Presiden yang menggunakan kekuasaan dalam membagikan bansos untuk memenangkan pasangan capres, maka hal itu sama dengan pegawai yang mencuri uang di toko. Romo Magnis sendiri tak menyebut nama dalam menyampaikan analoginya di persidangan.

"Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika," jelasnya.

Romo Magnis mengatakan jika hal itu terjadi, maka Presiden itu telah kehilangan etika. Padahal, kata dia, seharusnya seorang Presiden dapat melayani semua masyarakat.

"Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai Presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani seluruh masyarakat," ujarnya.

Romo Magnis juga menyoroti adanya keberpihakan Presiden dalam Pemilu. Di mana, kata dia, seharusnya Presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengarahkan aparat negara agar mendukung salah satu pasangan calon.

"Dia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa dia tanpa membedakan-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi," tuturnya.(ns)