Di Sidang MK, Airlangga Bicara Bansos El Nino yang Disoal Tim Amin

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di sidang sengketa MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). (foto: gemapos/youtube Mahkamah Konstitusi)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di sidang sengketa MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). (foto: gemapos/youtube Mahkamah Konstitusi)

Gemapos.ID (Jakarta) - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) el nino yang sempat dipersoalkan ahli dari tim Anies-Muhaimin, Faisal Basri. Penjelasan tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan di sidang sengketa MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Airlangga juga menyatakan dampak el nino tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Setiap bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya el nino, di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga dampak el nino itu mengganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. Sebab itu, kata dia, sejumlah negara melakukan bantuan sosial el nino.

"Antara lain Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar Rp 13 triliun, dan ini juga dilakukan di bulan September, India memberikan bantuan, baik itu sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 2.200 triliun, dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu," paparnya.

Airlangga mengatakan selain bantuan sosial, sejumlah negara juga memberikan bantuan dalam bentuk lain. Diantaranya, seperti Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk. Di mana, anggaran bantuan itu setara dengan Rp 25 triliun untuk periode Januari-Desember 2023.

"Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani, ini juga akibat El Nino setara dengan 3,47 triliun pada bulan September 2023," ujarnya.

"Bantuan pangan di India itu 800 juta (orang) Rp 372 triliun dan subsidi pupuk sebesar Rp 25,5 miliar di bulan November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024," sambung dia.

Kemudian, kata Airlangga, ada pula Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk 2,5 juta penduduk mulai September 2024. Lalu, Amerika juga turut memberikan bantuan.

"Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang, atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang secara dengan 17 juta dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem, dengan nilai setara Rp 835 triliun," jelas dia.

Airlangga mengatakan bantuan sosial di Indonesia, seperti bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk. Menurutnya, hal itu lebih rendah dari Malaysia sebesar 25,6%, Singapura 1,7%, India 55,6% dan Amerika 12,1%.

Diketahui sebelumnya, Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadirkan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebagai ahli dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Dia menyebut bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan ada politisasi bansos secara vulgar.

Sidang tersebut digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Faisal Basri awalnya mengungkit soal politik gentong babi atau pork barrel. Dia mengatakan fenomena pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat, yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya.

Dia menyebut pork barrel ini dilakukan dengan cara berbeda di Indonesia. Dia menyebut pork barrel di Indonesia dilakukan dengan pemberian bansos. Salah satu yang diungkitnya ialah BLT el nino.

"Nah kita lihat, el nino sudah mereda, kemarin juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 daripada 2023, kenapa 2021 nggak ada (BLT) el nino?" kata Faisal.

"Jadi nyata bahwa el nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah di-support oleh BMKG, BPS sudah di-support oleh BRIN. Jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri," sambungnya.

Dia kemudian menyoroti pemerintah mengimpor jutaan ton beras. Dia mengatakan harusnya harga beras tak naik jika beras impor ada dan beredar di pasar. (ns)