Respon Film 'Dirty Vote,' Airlangga Sebut Kampanye Hitam di Minggu Tenang

Arsip - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2023, Jakarta, Kamis (7/12/2023). (gemapos/Kemenko Bidang Perekonomian RI)
Arsip - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2023, Jakarta, Kamis (7/12/2023). (gemapos/Kemenko Bidang Perekonomian RI)

Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons film dokumenter 'Dirty Vote' yang memuat skenario dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Airlangga menyebut film tersebut bentuk dari 'blacj campaign' di tengah minggu tenang.

"Itu kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).

"Ya artinya kan namanya juga black movie, (dikeluarin) pas minggu tenang akhir-akhir ini," sambungnya.

Airlangga  meminta pemilu tidak perlu dibuat keruh. Karena menurutnya Pemilu 2024 sudah berjalan dengan tertib sejak awal tahapan dimulai.

"Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat apa namanya dibuat keruh," ujarnya.

Airlangga menilai Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar. Airlangga yakin proses demokrasi akan berjalan sesuai mekanisme.

"Dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India, jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," ucap Menko Perekonomian itu.

Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran ini tidak menjawab saat ditanya apakah paslon nomor urut 2 yang didukungnya terganggu dengan adanya film tersebut. Dia menekankan yang terpenting adalah di hari pencoblosan pada 14 Februari.

"Ya yang penting tanggal 14 (Februari) masyarakat perlu nyoblos," ujarnya.

Sebagaii informasi, film 'Dirty Vote' itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.

Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung, serta penggunaan bansos sebagai bentuk politik gentong Babi. (ns)