Gemapos.ID (Jakarta) - Presiden Jokowi menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat merupakan salah satu langkah pemerintah memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara.

Penyataan itu menjawab isu terkait politisasi bansos yang diserahkan Jokowi kepada masyarakat di masa kampenye pemilu 2024.

Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023.

“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama,” ujar Presiden Jokowi kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Selain itu, bansos juga diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk memperkuat daya beli masyarakat paska fenomena kekeringan panjang dampak El Nino dan berimbas pada naiknya harga pangan dunia.

“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” imbuhnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sendiri, apalagi untuk kepentingan politik 2024.

“Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” tandasnya.

Isu bansos dipolitisasi jelang Pemilu 2024 menguat dan diungkapkan sejumlah pihak. Berbagai pihak tersebut menilai Presiden menyalurkan bansos untuk memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu.

Sebagai informasi, pada tahun ini ada peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Beras. Dari sebelumnya 21,3 juta KPM pada 2023 menjadi sebanyak 22 juta KPM tahun 2024. 

Sementara BLT Mitigasi Risiko Pangan, diumumkan, Senin (29/1/2024), oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat bantuan 200 ribu per bulan mulai Februari. (rk/*)