Gemapos.ID (Jakarta) - Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, Co-Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah, Rabu (24/1) malam. 

Aktivis sekaligus Co-Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta menilai, dukungan Presiden Joko Widodo untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran semakin terang benderang. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024. 

“Presiden sendiri telah menyatakan netral di tahun 2023. Tapi gelagatnya tidak pernah menunjukan jika beliau netral. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa Jokowi berpihak,” ungkap pria yang akrab disapa Ibenk ini.

Ibenk menyayangkan sikap Jokowi yang semakin hari semakin menunjukan kepentingan kelompoknya, ketimbang kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, adanya rekayasa hukum di MK yang diduga kuat sebagai jalan meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dan terbaru soal menyinggung jalan rusak di Jawa Tengah kecuali Solo. 

“Ya kita lihat di Pilpres ini, semakin menunjukan bahwa yang ingin dibangun Jokowi di akhir periodenya yaitu dinasti politik. Ini bukan lagi kemunduran demokrasi tetapi sudah pembelokan sejarah reformasi.” tuturnya.

Menurutnya, menjelang akhir masa kepemimpinan justru keberpihakan dalam Pilpres ini sosok Jokowi sendiri sudah tidak layak dianggap sebagai Negarawan.

"Sikap Jokowi ini sudah gugur sebagai negarawan saking sayangnya bapak kepada anaknya. Reformasi itu warisan demokrasi konstitusional bukan selera penguasa apalagi warisan keluarga", ucapnya.

Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi. Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara. 

“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Sontak pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat. Banyak yang menilai, pernyataan Jokowi ini semakin menegaskan keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. (rk)