Gemapos.ID (Jakarta) - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) meminta Presiden Joko Widodo komitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024. Hal ini disampaikan buntut pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilu.

Menurut Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan, pernyataan Jokowi itu dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dengan tensi politik yang sedang memanas. 

"Pernyataan Presiden sangat mengagetkan dan memunculkan kegaduhan baru di tengah-tengah tensi politik yang kian memanas menuju 14 Februari 2024," ungkapnya, saat ditemui di Jakarta Kamis (25/01/2024).

Darmawan juga menilai pernyataan Jokowi tersebut inkonsisten dengan pernyataan-peryataan sebelumnya yang mengatakan bahwa pejabat pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral dalam Pemilu 2024. 

"Sebelumnya Presiden selalu mengatakan akan netral dan tidak memihak, namun hari ini kita mendengar pernyataan yang mengagetkan publik dan berpotensi disalah artikan oleh menteri pembantunya hingga kepala daerah," terangnya. 

Lebih lanjut, Aktivis mahasiswa Hindu ini mengatakan jika presiden, menteri, dan kepala daerah semua ikut kampanye akan mengganggu tugas negara dan pelayanan masyarakat. Alhasil yang diruginakan adalah rakyat. 

Untuk itu, Darmawan mengatakan pihaknya meminta presiden untuk menertibkan para menteri-menteri yang sibuk kampanye dan melupakan tugasnya. 

"Terlalu sibuk kampanye akan membuat para menteri kurang fokus terhadap tugasnya sebagai pembantu presiden dan pelayan rakyat sehingga dapat menghambat realisasi dari Nawa Cita Presiden Jokowi di sisa akhir masa jabatanya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye. Jokowi juga menegaskan bahwa presiden, boleh juga memihak. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri penyerahan Alutsista udara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan yang mempertanyakan menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," katanya dihadapan wartawan.

Dirinya mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Mengingat, pejabat politik Presiden juga pejabat publik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya. (ns)