Gemapos.ID (Jakarta) - Jubir muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Putu Yoga Saputra menyoroti perihal ramainya respon publik perihal Jokowi yang menyebut presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilu.

Menurut Yoga, pernyataan presiden tersebut kurang dipublikasikan secara utuh. Sehingga muncul persepsi yang kurang tepat.

"Tidak ada yang salah dengan pernyataan bapak Presiden, Bapak Presiden kan Menjawab Pertanyaan Media tentang menteri-menteri yang berkampanye dan berpihak" ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Mantan ketua Presidium KMHDI itu juga menjelaskan perihal pernyataan Jokowi tersebut untuk menanggapi pertanyaan wartawan seputar menteri yang ikut kampanye. Dirinya menilai apa yang disampaikan itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Awal mulanya kan media menanyakan tentang menteri-menteri yang berkampanye dan berpihak. Presiden menjawab dengan dasar aturan yang ada, aturan yang ada itu bahkan memperbolehkan presiden untuk berpihak," tuturnya.

"Seperti yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang bahkan sudah kita lewati di pemilu 2019," sambungnya.

Yoga kemudian menyayangkan berbagai pihak yang mempermasalahkan pernyataan Jokowi tersebut. Menurrutnya tidak ada aturan dan etika yang dilanggar Jokowi.

"Masalahnya dimana? pun jika melakukan hal itu aturan mana yang di langgar," ungkap Yoga.

Lantas jika tidak melanggar aturan namun dipermasalahkan etikanya, berarti UU tersebut tidak mempertimbangkan etika saat penyusunannya.Tidak bisa hanya menyalahkan presiden yang hanya menjalankan aturan. Harus holistik cara pandangnya," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye. Jokowi juga menegaskan bahwa presiden, boleh juga memihak. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri penyerahan Alutsista udara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan yang mempertanyakan menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," katanya dihadapan wartawan.

Dirinya mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Mengingat, pejabat politik Presiden juga pejabat publik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.(ns)