Pemkab Lombok Tengah Siapkan Rp200 Miliar Atasi Kemiskinan dan Stunting

Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wiranata. (gemapos/antara)
Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wiranata. (gemapos/antara)

Gemapos.ID (Jakarta) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran Rp200 miliar pada APBD 2024 untuk atasi kemiskinan dan stunting. Hal itu dilakukan karena pihak pemkab ingin fokus dukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting yang masih cukup tinggi.

 

“Angka kemiskinan di Lombok Tengah di 2023 ini masih mencapai 12,89 persen,” ungkap Kepala Bappeda Lombok Tengah Lalu Wiranata, Senin (20/11/2023).

Untuk itu, fokus pembangunan di Lombok Tengah pada 2024 itu diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan. Selain itu juga mendukung penurunan angka stunting 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target nasional.

“Fokus pembangunan Lombok Tengah itu lebih kepada penurunan angka kemiskinan dan stunting. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terus dilakukan,” lanjut Wiranata.

Diketahui bahwa anggaran Rp200 miliar tersebut akan disebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga dana tersebut akan diarahkan untuk peningkatan sanitasi, penataan jalan lingkungan, pemberian bantuan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan.

 “Program yang dilaksanakan itu lebih pada peningkatan sumber daya manusia dan pengerjaan fisik atau tidak da;am bantuan langsung tunai,” katanya kemudian.

Anggaran untuk mendukung penurunan angka kemiskinan tersebut tidak jauh berbeda dengan anggaran pada tahun 2023 ini. Diharapkan program tersebut dapat mendukung penurunan angka kemiskinan dan angka stunting di Lombok Tengah.

“Angka stunting di Lombok Tengah saat ini sudah di bawah target nasional yakni 14 persen,” ujarnya.

 

Lula Wiranata juga mengatakan bahwa dana Rp200 miliar tersebut juga merupakan bagian dari program pokok pikiran anggota DPRD Lombok Tengah yang diharapkan mampu mendukung penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Artinya selain program untuk OPD,dana itu juga untuk anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD Lombok Tengah,” katanya lagi. (kt)