Gemapos.ID (Jakarta) - Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) mengungkapan sejumlah tantangan dihadapi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan transaksi online (daring).

"Salah satu hasil dari survei ini menunjukkan bahwa pelaku UKM sudah mulai aktif menggunakan aplikasi pesan instan dan media sosial, namun masih belum terlalu familiar dengan e-commerce, baik itu dalam kegiatan membeli maupun menjual," kata Kepala UKM Center FEB UI Zahra Kemala di Jakarta pada Sabtu (12/2/2023).

Dari hasil survei UKM Center FEB UI menunjukkan banyak pelaku UKM yang memiliki kerangka pikir tradisional seperti ‘outdated gadget’. 

Selain itu waktu yang terbatas lantaran sibuk dengan aktivitas jual beli, infrastruktur jaringan yang terbatas, dan kurang akses terhadap informasi.

Dengan demikian, pemerintah perlu membuat peta jalan digitalisasi UKM, pelatihan digital sesuai segmentasi pasar, meningkatkan standar pelayanan ekosistem digital, dan komunitas yang dapat saling mendukung praktik digitalisasi UKM.

"Berdasarkan pengalaman terdahulu, pelatihan digitalisasi perlu dilakukan kepada seluruh karyawan, tidak hanya pemilik usaha karena sering kali materi tidak tersampaikan dengan efektif sampai level pelaksana sehingga menghambat proses transfer ilmu yang dilakukan oleh pemerintah," ucapnya. 

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Digital Economy ILUNI FEB UI Imanul Hakim Camil mengusulkan pengembangan UKM berdasarkan pengalamannya lebih efektif menggunakan skema ‘super offtaker’ ketimbang program pendampingan.

"Jadi bentuk usahanya yang dimitrakan dengan merek dan kualitas yang sudah terjamin agar omzet lebih terjaga karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku UKM selalu fokus ke omzet penjualan, makanya sulit bagi mereka untuk mengikuti program pelatihan maupun pendampingan yang mengorbankan banyak waktu dan tenaga mereka yang bisa dialokasikan untuk berjualan," ujarnya. 

Tujuan dari skema tersebut adalah penciptaan sebuah ekosistem dengan omzet UKM yang sehat. Bentuk kerja bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). 

Staf pengajar FEB UI Hapsari Setyowardhani menyarankan satu big data yang dikelola pemerintah sebagai database UKM seluruh Indonesia. 

Hal itu dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan dan pelaku UMKM untuk keperluan pemetaan pasar dan mengelola persaingan.

"Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah lokal seperti pemda atau pemkot dalam hal pendampingan UMKM naik kelas. Optimalisasi lokalisasi layanan pun perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk usaha kuliner," ucapnya. (din)