Gemapos.ID (Jakarta) Banjirnya produk-produk impor salah satunya di TikTok Shop berdampak besar bagi pelaku usaha, banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus gulung tikar karena serbuan barang impor yang dijual dengan harga sangat murah.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, banjir produk impor di social commerce perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam hal ini, ia mendapat laporan bahwa sejumlah UMKM bangkrut lantaran tak dapat bersaing dengan produk-produk impor yang dijual sangat murah.

"Ada beberapa UMKM dalam kategori tertentu bangkrut. Bukan karena produk tak bersaing tapi secara harga tak sesuai. Kami juga sampaikan ke kawan-kawan TikTok, dan beberapa platform lain juga kita mengemukakan hal sama, berkenaan dengan produk-produk cross border yang berkaitan dengan mandatory pricing. Mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini kita dapat formulasikan banyak hal," ujar Wientor usai melakukan pertemuan dengan TikTok di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Menurutnya saat ini sudah ada 70 lebih pelaku UMKM yang berani untuk menyuarakan hal tersebut dan mengaku terdampak oleh barang impor dengan harga murah.

Wientor menyebut satu-satunya solusi agar para pelaku UMKM tidak terdampak adalah dengan menghentikan barang impor dijual di platform e-commerce ataupun socio-commerce.

"Solusi yang paling bagus adalah TikTok menyetop produk impor udah titik lah. Coba lihat deh TikTok Shop, dibuka aja gitu, sweater aja Rp 20.000 sweater Rp 15.000, di mana kita bisa bersaing, itu udah mati. Udah jelas-jelas dia (pelaku UMKM) ngomong saya nggak bisa bersaing lagi harga segitu, mati bisnis saya," tegasnya.

Oleh karena itu dia mengajak semua pihak untuk fokus pada produk UMKM agar bisa bertahan dan bersaing di tengah gempuran produk impor yang dijual murah.

"Kita fokus di situ kita tidak usah ngomongin cross border ini segala macam gimana caranya biar produk UMKM bisa bersaing udah itu aja," ucapnya.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas sinergi yang telah dilakukan lewat pertemuan kali ini. Lewat kesempatan ini, ia pun menegaskan beberapa hal yang ia anggap sebagai disinformasi dari pemberitaan yang ada selama ini.

"Pertama sejak, pertama kali kita meluncurkan TikTok Shop 2 tahun lalu, kami memutuskan tidak membuka bisnis cross border di Indonesia. Dan ini komitmen kami yang gunanya mendukung UMKM," katanya.

Selaras dengan itu, ia menegaskan, pihaknya tidak akan membuka Project S TikTok di Indonesia. Ia mengatakan, TikTOk Indonesia tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi host seller dan berkompetisi dengan penjual lokal.

"Kami tegas menyatakan 100% penjual TikTok memiliki entitas lokal yang terdaftar atau merupakan perusahaan mikro lokal yang verifikasi lewat KTP atau paspor. Kami senantiasa tunduk, patuh dan menghormati segala hukum di Indonesia," ujarnya.

Anggini menambahkan, pihaknya juga telah memperoleh izin operasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) lewat penerbitan SIUP 3A PMSE. Pihaknya juga menyambut baik revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 tahun 2020 yang mengatur terkait dengan jual-beli online, termasuk di social commerce seperti TikTok.

"Kami percaya penjual RI bisa diberi kebebasan untuk memilih platform mana untuk mengembangkan bisnisnya, tumbuh di Indonesia, begitu pula konsumen. Dengan perlindungan konsumen, maka setiap platform dapat diberikan kesempatan sama," kata Anggini.(da)