Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menertibkan pelanggaran hukum di sektor ini termasuk tambang ilegal.

"Kita sendiri sekarang sedang proses membentuk Direktorat Gakkum, penegakan hukum. Ke depannya kita akan ada otoritas untuk tertibkan itu semua," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta pada Jumat (2/12/2022).

Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) diharapkan bisa berjalan efektif pada kuartal I-2023. 

"Kita harapkan kuartal satu tahun depan sudah bisa jalan, ini sekarang sudah proses," ujarnya.

Menyinggung tambang pasir ilegal di Klaten, ujar Arifin Tasrif, sampai sekarang Kementerian ESDM masih menunggu hasil penelusuran inspektur tambang yang diturunkan Kementerian ESDM untuk mengungkap masalah di balik tambang ilegal.

"Ini kan masalahnya pengawasan, apalagi kan sekarang izin batu dan pasir ada di daerah langsung," ujarnya.

Jika tambang itu ilegal, maka operasionalnya telah melanggar hukum dan harus diproses.

"Maka harus koordinasi sama daerah karena dampak kerusakannya parah nantinya," ucapnya. 

Tambang ilegal bisa merusak lingkungan, menyebabkan banjir, dan merusak lahan.

"Jadi kita lewat inspektur tambang akan koordinasi dengan daerah langkah pengamanan daerah," ucap Arifin Tasrif. 

Sebelumnya, isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Bupati Klaten Sri Mulyani, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bicara tambang ilegal di Klaten. 

Hal itu berawal saat seorang warganet mengunggah informasi aktivitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kabupaten Klaten melalui akun Twitter.

Dia juga meminta agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming melaporkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menanggapi laporan itu bahwa terdapat 'beking' di balik tambang-tambang ilegal tersebut.

Pada kesempatan terpisah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo akan membentuk desk laporan pengaduan masyarakat untuk mengatasi persoalan tambang ilegal.

Bahkan, dia akan menggrebek tambang pasir ilegal di Klaten sebagai keputusan rapat koordinasi yang digelar dengan peserta dari kabupaten/kota.

"Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng," ucapnya. (dtf/din)