Gemapos.ID (Jakarta) - Presiden Joko Widodo akan hadir secara langsung pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang berlangsung 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal itu dipastikan oleh Menteri Sekretraris Negara Praktikno dalam pertemuan dengan panitia HPN 2022 yang digelar secara virtual, kemarin (1/2/22) malam. 

"Presiden direncanakan melakukan penanaman pohon mangrove dan melepas Anoa," kata Pratikno.

“Puncak acara 9 Februari, kita sudah booking waktu. Semoga Presiden bisa hadir secara fisik. Tapi ya tolong, memang protokol kesehatan harus benar-benar didisiplinkan. Sekarang mulai naik kasus positif Covid. Terus kemudian BOR-nya juga sedikit naik. Jadi ini perhatian kita semua,” lanjutnya. 

Terkait isu-isu strategis yang mendapat perhatian di acara puncak HPN. Praktino menyambut baik hal tersebut, ia berharap isu-isu yang ada bisa dibicarakan secara lebih konkret sebelum konvensi pada 7-8 Februari 2022.

"Penanaman mangrove dan pelepasliaran Anoa, ini juga sesuai rencana Indonesia yang akan melakukan show case mangrove di acara puncak G20 di Denpasar, Bali. Karena itu, kami berterima kasih atas dukungan panitia HPN yang telah mengawali gerakan itu," lanjut Pratikno. 

“Yang lebih penting, bukan sekadar menanam, tetapi memastikan bahwa mangrove itu tumbuh dan menjadi hutan. Jangan sampai hari ini ditanam, besok mati. Begitu juga terkait Anoa, jangan sampai membahayakan bagi Anoa itu sendiri,” tegasnya. 

Sementara itu dalam kesepatan yang sama, Ketua Umum PWI Atal S Depari mengatakan acara HPN 2022 menekankan pada tiga tujuan. Yakni berkontribusi kepada pembangunan di daerah, menyuarakan kepentingan nasional, dan membahas isu-isu strategis terkait kehidupan pers nasional. Isu strategis nasional antara lain diisi kegiatan pelepasliaran Anoa dan gerakan penanaman mangrove yang menjadi bagian komitmen Indonesia dalam G20. 

“Terkait kepentingan daerah, kami sampaikan harapan agar daerah tetap diberi kewenangan perizinan pertambangan. Isu pers dibahas di acara konvensi dua hari, yaitu keberlanjutan media, publisher right, dan kedaultan digital yang juga isu nasional,” kata Atal.(kms/ri)