Gemapos.ID (Jakarta) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meminta aparat penegak hukum menyelidiki temuan telur busuk dalam paket bantuan pangan nontunai (BPNT) yang diterima warga setempat.

Aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan. 

“Terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa. (1/2/2022).

Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan terdapat ketidaksengajaan, maka penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.

Siapapun diminta tidak bermain-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di daerah ini. BPNT hanya Rp200.000 berbentuk paket sembako. Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka satu bulan penuh.

"Jadi, jangan coba-coba berlaku curang karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum negara, melainkan juga hukum Tuhan," tuturnya. (ant/mau)