Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori memperkirakan jumlah penduduk miskin mencapai 16,6% atau 44,5 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia sampai akhir 2020. Kejadian akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah Indonesia.
Saat kondisi normal penduduk miskin membelanjakan sebesar 74% pendapatannya untuk kebutuhan pangan terutama beras. Ketika harga komoditas itu naik, maka penduduk tersebut akan jatuh lebih miskin, sehingga kelaparan.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,5% sampai akhir tahun. Angka ini melonjak dibandingkan awal pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kasus pertama pada Maret 2020 sebesar 26,4 jjuta orang.
Itupun sudah naik ketimbang sebelumnya yang mencapai 24,8 juta orang pada September 2019. Apabila perumbuhan ekonomi dicapai sebesar 2,1%, maka jumlah penduduk miskin dapat turun menjadi 11,4% atau 30,7 juta orang.
Penduduk Indonesia tergolong rentan yang tertinggi di Asia Pasifik sebesa 68%. Hal ini cepat tergoncang akibat kejadian ekonomi di negaranya. "Indonesia tidak memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk menangani Covid-19, sehingga bantuan sosial harus vali dan bisa menemukan sasaran yang tepat," kata Khudori.
Pemerintah Indonesia telah merancang program jaring pengaman sosial dengan bantuan sosial (bansos) atas dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp110 triliun. Hal ini terdiri dari Program Sembako Jabodetabek untuk 19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bansos Tunai KPM non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.
Kemudian, insentif perumahan untuk 175.000 unit, Kartu Pra Kerja untuk 56 juta orang, keringanan pembayaran listrik dari PLN gratis untuk 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA. Selain itu diskon sebesar 50% kepada 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA.. (mam)
