Gemapos.ID (Jakarta) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk memperbaiki fasilitas publik yang dirusak massa demonstrasi menolak Ominibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Padahal, dana pemulihan ekonomi dipinjamn provinsi ini dari pemerintah pusat sebesar Rp25 miliar. Dana ini diambil dari anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp12,5 triliun.
Sejumlah fasilitas publik yang rusak antara lain 18 halte Transjakarta yang merupakan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMD) PT Transportasi Jakarta. Dari angka itu delapan halte dirusak massa demo menolak Omnibus Law.
"Halte sementara akan disiapkan untuk bisa beroperasi secepatnya melayani warga," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta pada Kamis (9/8/2020) malam.
Untuk halte Transjakarta yang dibakar yakni:
1. Bundaran HI (Kor 1)
2. Sarinah (Kor 1)
3. Tosari Baru (Kor 1)
4. Tosari Lama (Kor 1)
5. Karet Sudirman (Kor 1)
6. Sentral Senen (Kor 5)
