Gemapos.ID (Jakarta) Polemik terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) masih bergulir. Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan pengelolaan JIS salah sejak lahir sehingga tak memberikan keuntungan kepada JakPro.

Hal itu disampaikan Joko di Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/8/2023) malam. Selain JIS, Joko juga menyebut proyek lain yang pengelolaannya salah antara lain Taman Ismail Marzuki (TIM), Equestrian, dan Velodrome.

"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko.

Joko mengatakan semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Dia lantas mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.

"Jadi semestinya penugasan seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," terangnya.

Sedangkan, kata dia, kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI adalah memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD yang ditugaskan. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kepemilikan aset.

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," jelasnya.

Joko menambahkan JakPro tetap ditugaskan mengelola fasilitas yang telah terbangun yang berujung menjadi beban korporasi. Sebab, fasilitas yang telah terbangun tak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Anggota DPRD DKI Fraksi PKS mengatakan permasalahan proyek JIS maupun TIM muncul karena dipolitisasi. Anggota DPRD DKI Jakarta F-PKS M Taufik Zoelkifli membandingkan penugasan JakPro saat membangun Jakarta International Equestrian Park maupun LRT rute Velodrome-Kelapa Gading.

"Masalahnya yang saya lihat adalah ini dikaitkan dengan politik. Ketika JIS sudah jadi, TIM sudah jadi, JakPro mau berangkat untuk aktivasi, untuk memaksimalkan gedung-gedung dari stadion atau apapun, itu tidak ada," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (4/8).

"Kalau penugasan Equistrian, LRT Kelapa Gading, itu kan penugasan tidak ada visi bisnis lah, maksudnya itu karena kita menjadi tuan rumah ASEAN Games. Nah waktu itu nggak dipermasalahkan. Artinya nggak terlalu disinggung. Tapi ketika JIS dan TIM ini (dimasalahkan)" imbuhnya.

Anggota Komisi Bidang Transportasi itu beberapa kali mengikuti rapat terkait proyek JIS dan TIM. Saat itu, JakPro, kata dia, telah memaparkan bahwa kedua fasilitas itu bisa mendapatkan pendapatan (revenue) dengan penyelenggaraan berbagai event berskala internasional.

"Kebetulan saya ikut di situ ya dalam rapat JIS dan TIM. Sebenarnya sudah direncanakan, dipresentasikan oleh JakPro, ini kalau diaktivasi memanggil klub-klub dunia Ronaldo, Messi, dan sebagainya main situ. Itu pendapatannya akan membludak, revenue untuk JIS dan TIM," ucapnya.

"TIM juga sama, direncanakan akan ada konser segala macam, ya udah itu bakal bisa tercapai pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan Pemprov DKI," tambah dia.

Namun kenyataannya, Taufik menilai JakPro tak pernah diberi kesempatan memaksimalkan fasilitas yang terbangun. Dia mengatakan proyek tersebut kerap dikaitkan dengan unsur politis.

"Tapi kan tau sendiri, ternyata JIS dibikin, ternyata nggak standar lah, ini itu, belom jadi tata ruang, segalanya. Jadi nggak bisa bergerak dong kalau gitu. Jadi serahkan lah ke ahlinya, nggak usah dikaitkan politik. JakPro ya jadi kasian nggak bisa bergerak," tegasnya.

Atas hal ini, Taufik mendorong agar masalah pengelolaan JIS hingga TIM tetap diserahkan kepada JakPro. Taufik memandang JakPro memiliki profesional yang berkompeten merawat fasilitas yang telah baik terbangun.

"Jadi kalau menurut saya yang keliatan profesional BUMD itu. kemudian kalau kita berikan kepada Dinas, mohon maaf, kepada ASN itu, saya khawatir justru malah lebih buruk," terangnya.

PDIP Bela Sekda DKI

PDIP setuju dan menyebut JakPro harus ditata ulang penugasannya. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut penugasan untuk Jakpro perlu dikritisi.

"Kalau diperhatikan pernyataan saya saat pertama, penugasan itu saya kritisi. Jadi penugasan itu seharusnya buat membangun saja, bukan penugasan secara keseluruhan. (Ini) setelah dibangun, pengelolaannya pun diserahkan kepada BUMD yang diberikan tugas yang pada akhirnya akan menggerus keuangan BUMD," kata kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

"Mesti dilakukan penataan ulang, penataan ulang penugasan. Kalau tidak, mati itu JakPro. Karena TIM nggak mungkin bisa menghasilkan menutupi biaya operasionalnya. Karena memang marwahnya beda. Ketika bicara TIM kita nggak boleh bicara untung rugi, tetapi bicara investasi anak bangsa," tambahnya.

Gembong juga menepis anggapan bahwa permasalahan yang timbul akibat faktor politis. Menurutnya, justru kesalahan sejak awal ada di teknis pengelolaan.

"Nggak (politis), teknis ini. Murni teknis. Ujungnya kan soal kebijakan penugasan kepada BUMD. Tapi penugasannya salah. Itu tadi saya katakan. Bayangkan, bicara seni budaya, bicara untung rugi kan nggak nyambung. tapi JakPro harus bicara untung rugi, orang perusahaan daerah yang diciptakan cari untung kok," tegasnya.

Gerindra Minta Sekda Hati-hati Bicara

Anggota DPRD DKI Jakarta F-Gerindra Wahyu Dewanto meminta Joko tidak asal berbicara jika tak mengikuti prosesnya sedari awal. Anggota Komisi B itu mengaku bingung mengapa Joko berpikir pembangunan dua proyek itu salah sejak lahir.

Sebab, kata dia, segi penganggaran proyek tersebut sudah disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Seharusnya Sekda tidak asbun (asal bunyi), bantu lahiran aja nggak sekarang bilangnya salah sejak lahir. Hati-hati ah kalau berbicara. Ini pemerintahan lho bukan perusahaan," katanya.(da)