Gemapos.ID (Jakarta)-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah membuat situs khusus yang memuat data penerima bantuan sosial (bansos) beserta proses penyalurannya agar data penerima dan proses penyaluran bansos diketahui publik secara transparan.
Karena, sampai sekarang banyak kepala keluarga (KK) masih banyak belum terdata sebagai penerima bansos.
"Pemerintah perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi detail skema bansos yang dapat diakses oleh publik," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Jumat (8/5/2020).
Dengan demikian masyarakat dapat melakukan pengawasan dan memantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos secara langsung. Keberadaan situs ini juga akan memudahkan pemerintah mengevaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama.
“Penyaluran bansos tahap kedua akan didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan maksimal,” ujarnya.
Bambang juga meminta pemerintah terus menyosialisasikan dan memublikasikan prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka. Karena, informasi siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang akan didapatkan masih minim sekali.
"Kami mendorong pemerintah (Kementerian Sosial) dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran," tegasnya. (mam)
