Mahfud MD Sebut Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu Libatkan 460 Orang

Menko
Menko

Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, total transaksi mencurigakan yang mencapai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan akumulasi laporan berdasarkan jangka waktu tertentu.

Mahfud menyebutkan temuan transaksi mencurigakan ini, berdasarkan 160 laporan dari periode tahun 2009 sampai 2023.

“Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu, sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,” jelas Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (8/3/2023).

Mahfud menuturkan, sayangnya laporan terkait transaksi janggal tersebut selama ini, tidak mendapat respons dari pihak yang berwenang memeriksanya.

Sehingga laporan-laporan tersebut dibiarkan menumpuk. Menurut Mahfud, lambatnya respons terkait laporan tersebut karena kesibukan di kementerian.

Mahfud pun tak menampik kalau seluruh laporan baru dibuka ketika adanya kasus yang mencuat menjadi perhatian publik.

Ia mencontohkan, seperti kasus harta pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo atau mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji yang terjerat kasus suap.

“Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan kok didiemin gitu, baru sekarang bisa dibuka,” ujar Mahfud.

Meski demikian, Mahfud mengapresiasi upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tangkas menangani dugaan pencucian uang di Kemenkeu.

Sebab, transaksi mencurigakan yang terjadi di Kemenkeu, kata dia berlangsung sejak sebelum kepemimpinan Sri Mulyani sebagai menteri.

“Saya sangat hormat dan salut dengan Bu Sri Mulyani yang hebat untuk membersihkan itu, sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat tapi menumpuk sebanyak itu karena itu bukan Sri Mulyani. Itu ganti menteri sudah empat kali itu kalau sejak 2009 tidak bergerak,” ucapnya.