Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyarankan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) untuk rumah tangga miskin.

Langkah itu dialihkan ke daya 900 VA untuk mengatasi kelebihan daya listrik yang diperoleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Setidaknya oversupply (kelebihan) berkurang dan demand (permintaan) naik," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pada Selasa (13/9/2022). 

Pembangunan pembangkit listrik 35 GigaWatt (GW) yang dijalankan oleh pemerintah membuat PLN memperoleh kelebihan daya hingga 6 GW. 

Bahkan, tahun depan PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian, tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026.

Pasokan listrik semakin bertambah seiring program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.

"Bisa dibayangkan kalau 1 GW  itu karena memang take or pay harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun," ucapnya. 

"Maka menurut hemat saya kenapa sih kita enggak ngambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan yang pertama ini legacy kita bersama bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA," tujarnya. 

Banggar DPR RI juga menyarankan pelanggan rumah tangga PLN dengan daya listrik 900 VA dinaikkan menjadi 1.300 VA.

Pemerintah dapat menempuh cara itu tanpa biaya dengan menugaskan PLN mengubah daya listrik pada kotak meteran pelanggan.

Pemberian kompor listrik gratis kepada pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA yang dialihkan ke 900 VA diusulkan seperti program pemberian gratis tabung elpiji tiga kilogram program konversi minyak tanah ke gas.

"Kalau sedemikian rupa kebijakan dasarnya ayo kita ubah. Bagi kompor listrik, tapi edukasinya penting, jangan hanya dibagi kemudian tidak ada edukasi ke masyarakat, tapi tabung (elpiji) mulai ditarik," tuturnya. 

"Masa sih pemerintah berkutat di sini terus? Kalau lihat elpiji (tiga kilogram) Rp31.275 subsidinya, jaraknya sudah terlalu jauh hampir tidak masuk akal. Tidak mungkin kita mengatakan menaikkan harga elpiji tiga kilogram, yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakan (migrasi ke kompor listrik dan tarik tabung elpiji di masyarakat)," ucapnya. (ant/mau)