Antisipasi Mogok Karena Tarif Mahal ke Pulau Komodo, Kemenparekraf Ambil Langkah Ini

Ilustrasi: Destinasi Wisata Pulau Komodo, Labuan Bajo
Ilustrasi: Destinasi Wisata Pulau Komodo, Labuan Bajo

Gemapos.ID (Jakarta) - Mulai 1 Januari 2023, akan diterapkan tarif mahal Rp 3,75 juta ke Pulau Komodo. Untuk mengantisipasi aksi mogok lagi, Kemenparekraf berencana mengadakan uji coba lebih dahulu.

Sebelumnya, kegiatan perekonomian dan pariwisata di kawasan Labuan Bajo sempat terhenti akibat aksi mogok serta demonstrasi menolak kenaikan tarif Taman Nasional Komodo. 

Namun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam pertemuan mingguan (Weekly Press Briefing) bersama media pada Senin (15/8/2022) menyebutkan bahwa aktivitas di Labuan Bajo kini sudah kembali normal.

"Setelah kita tunda selama seminggu lebih ternyata Alhamdulillah aktivitas berwisata di Labuan Bajo sudah kembali normal dan Festival Golo Koe di Labuan Bajo 8-15 Agustus 2022 ini telah menumbuhkan pariwisata," kata Sandiaga.

Meski begitu, ia menyampaikan bahwa dialog dengan para pelaku wisata akan terus diadakan. Itu agar masa transisi menuju kenaikan tarif pada 1 Januari 2023 dapat berlangsung dengan lancar.

"Kita akan buka peluang untuk dialog dengan pelaku pariwisata dan kita akan dengarkan, mencatat, menampung semua keluhan dan masukan agar nanti transisi menuju tarif baru di 1 Januari 2023 bisa berlangsung mulus. Kita pastikan solusi terbaik dalam upaya konservasi dan kemudian ekonomi secara beriringan," ujarnya

Kemudian ia yakin dengan adanya perbaikan komunikasi, semua pihak terkait terutama yang berada di Labuan Bajo dapat memahami maksud di balik kenaikan tarif ini. 

Karena menurutnya, permasalahan dan kontroversi yang timbul sebelumnya merupakan dampak dari kurangnya komunikasi yang terjalin di antara para pihak terkait.

"Jadi, good news dalam pola perbaikan komunikasi publik ini semua pihak sangat mendukung dan mengerti apa yang menjadi landasan utama kita meningkatkan aspek kualitas dan aspek berkelanjutan. Dan ternyata memang dengan komunikasi yang lebih baik kita bisa menyampaikan niat kita sesuai dengan arahan presiden untuk upaya konservasi dan pemulihan ekonomi dilakukan secara beriringan," kata Sandiaga.

Tak hanya lakukan perbaikan dalam pola komunikasi, Sandiaga juga menekankan pentingnya perbaikan sistem. Kemudian menurutnya jika sistem telah diperbaiki, diperlukan juga adanya sosialisasi penggunaan sistem yang baru.

"Nanti tentunya perbaikan sistem ini harus ada juga, termasuk diseminasi informasi tentang penggunaan sistem yang baru," ujar Sandi.

Kemudian, ia juga menambahkan bahwa selain sosialisasi, pemerintah juga perlu mengadakan uji coba. Sehingga, para pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait di Labuan Bajo dapat melakukan percobaan sebelum diberlakukannya tarif baru.

Meski demikian, Sandi belum dapat menyebutkan seperti apa sistem serta kapan uji coba ini akan dilakukan. Ia hanya menekankan bahwa pemerintah nantinya akan menyiapkan uji coba tersebut.

"Nah ini akan kita lakukan, kita ingin sebelum diberlakukan itu ada trial atau ada uji coba sehingga memberikan kesempatan para stakeholders mencoba sistem baru ini. Nanti akan kita siapkan. Tinggal diumumkan periode uji cobanya sebelum tanggal 1 Januari 2023," katanya.(trd/ra)