Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Agama (Kemenag) sedang menyusun standarisasi honorarium kemasjidan guna meningkatkan kesejahteraan bagi imam dan takmir masjid.

"Saat ini kami sedang membahas bagaimana persyaratan serta mekanismenya," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kemenag Adib pada Jumat (22/7/2022). 

Kemenag menilai imam dan takmir masjid berperan besar dalam kehidupan beragama di Indonesia yakni tidak hanya mengawal peribadahan umat, tetapi juga merawat kerukunan umat beragama.

Dengan standarisasi honorarium kemasjidan bisa mendorong profesionalisme pengelolaan masjid. 

"Menurut saya wajar jika Kemenag memikirkan upaya peningkatan kesejahteraan imam dan takmir masjid. Selama ini, mereka adalah mitra Kemenag untuk membangun masyarakat yang saleh dan moderat, serta menjaga kerukunan umat beragama," tuturnya. 

Kasubdit Kemasjidan Ditjen Bimas Islam Kemenag Ahmad Zamroni mengungkapkan tiga sumber pembiayaan untuk honor imam dan takmir masjid.

Hal yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan pendapatan kas masjid bulanan. Besaran jumlah honorarium akan disesuaikan dengan tipologi masjid serta pendapatan kas bulanan.

"Tipologi masjid seperti masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar, dan masjid jami. Selain sesuai dengan tipologi masjid, honorarium juga disesuaikan dengan pendapatan kas masjid bulanan," ucapnya. 

Sebelumnya, Dirjen Binmas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengemukakan literasi keagamaan takmir masjid mesti ditingkatkan, guna mencegah masuk paham-paham ekstrem dan tak moderat.

"Literasi keagamaan takmir di Indonesia ada yang bagus, bahkan sangat bagus. Tapi sangat banyak literasi keagamaannya sangat minim," ucapnya. 

Takmir masjid mengemban peran strategis dalam sebuah ekosistem masjid yakni penentu siapa yang akan menjadi penceramah dan khatib, serta apa kegiatan apa yang akan digelarnya. (ant/adm)