Gemapos.ID (Jakarta) - Komisi VIII DPR mempertanyakan parameter yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) melakukan kategori 119 pondok pesantren (ponpes) terafiliasi dengan terorisme. Penilaian ini diharapkan tidak terburu-buru dilakukan oleh BNPT. 

“Dengan BNPT mengekspos data itu ke publik, yang terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pada Sabtu (29/1/2022). 

Dengan demikian, BNPT diminta mengutamakan dialog bersama pondok pesantren dan pengasuhnya menghadapi potensi terorisme dan radikalisme. Dia siap memfasilitasi dialog antara BNPT dan pondok pesantren.

“Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka," ucapnya.

BNPT juga mendahulukan pembinaan dan dialog dengan pondok pesantren. Apalagi, ini bukan dengan musuh, tapi dengan saudara sebangsa. Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengungkap sejumlah pondok pesantren terafiliasi dengan kelompok terorisme. 

"Tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujarnya,

BNPT juga sempat menunjukkan data pondok pesantren yang terafiliasi oleh kelompok terorisme. Dalam slide pemaparan BNPT terlihat data 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Anshorut Khilafah (JAK).

Selain itu 68 pondok pesantren terafiliasi jaringan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 pondok pesantren juga dilaporkan terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau simpatisan ISIS. (dtc/adm)