Berikut Dampak Buruk Pemilu Berbiaya Tinggi Bagi Indonesia
Selain itu akan terbentuk relasi kuasa antara pihak donor dan politikus yang menjabat sebagai pemerintah. Relasi kuasa tersebut mengurangi kapasitas pemerintah dalam menegakkan regulasi. Penyebab biaya kampanye yakni mahar politik, pembentukan tim sukses, praktik politik transaksional sebagai upaya membeli suara, dan para kandidat yang perlu mengeluarkan biaya untuk membayar saksi di TPS. Indonesia membutuhkan perbaikan terhadap persoalan biaya kampanye dapat menjadi strategi yang signifikan dan efektif untuk mengatasi korupsi, Selain itu meningkatkan mutu layanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan memperkuat kapasitas regulasi negara. Upaya perbaikan tersebut sebagai reformasi pemilu dan mengurangi biaya kampanye dapat dengan meningkatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Pemerintah bisa menghentikan praktik mahar politik dan meningkatkan dana negara untuk partai politik, serta mengurangi kebutuhan pemilu, seperti mengimplementasikan e-voting (pemungutan suara berbasis elektronik)," tuturnya.