Gemapos.ID (Jakarta) - Guru Besar Comparative Political Anthropology Universitas Amsterdam Ward Berenschot menyatakan kampanye berbiaya tinggi dalam pemilihan umum (pemilu) dapat menurunkan kualitas pemerintah dan demokrasi.
Apalagi, hanya kandidat kaya yang dapat berpartisipasi jika pemilu berbiaya tinggi.
"Biaya kampanye yang tinggi mengakibatkan kandidat pemilu menerima bantuan berupa dana kampanye dari perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum yang memiliki kepentingan kelompok masing-masing," katanya pada Selasa (29/9/2021).
Dengan begitu kepentingan kelompok tersebut dapat berdampak buruk bagi publik, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.
Para politikus mengembalikan investasi mereka dengan menggunakan kekuasaan,
"Penggunaan kekuasaan untuk mengembalikan investasi milik pihak-pihak penyumbang berpotensi menjadi salah satu wujud penyalahgunaan kekuasaan yang menurunkan kualitas demokrasi," ujarya.
Selain itu akan terbentuk relasi kuasa antara pihak donor dan politikus yang menjabat sebagai pemerintah. Relasi kuasa tersebut mengurangi kapasitas pemerintah dalam menegakkan regulasi.
Penyebab biaya kampanye yakni mahar politik, pembentukan tim sukses, praktik politik transaksional sebagai upaya membeli suara, dan para kandidat yang perlu mengeluarkan biaya untuk membayar saksi di TPS.
Indonesia membutuhkan perbaikan terhadap persoalan biaya kampanye dapat menjadi strategi yang signifikan dan efektif untuk mengatasi korupsi, Selain itu meningkatkan mutu layanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan memperkuat kapasitas regulasi negara.
Upaya perbaikan tersebut sebagai reformasi pemilu dan mengurangi biaya kampanye dapat dengan meningkatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Pemerintah bisa menghentikan praktik mahar politik dan meningkatkan dana negara untuk partai politik, serta mengurangi kebutuhan pemilu, seperti mengimplementasikan e-voting (pemungutan suara berbasis elektronik)," tuturnya.
