Pengamat Kritik Penanganan Kebocoran Data oleh Pemerintah
Kebocoran data merugikan masyarakat lantaran data ini berpotensi dipakai berbagai kejahatan siber, seperti identitas palsu dan penawaran produk tertentu. Proses audit semua sistem penyimpanan data perlu melibatkan kerja sama terpadu antar pengelola data dan ahli teknologi informasi (TI) agar masalah kebocoran data tidak terus berulang dan merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga dibutuhkanmelindungi data. "Undang-undang ini harus mampu menjawab tantangan kebocoran data apabila telah disahkan agar tidak lagi terulang ke depan," ujarnya.