Gemapos.ID (Jakarta) - Komisi IV DPR menolak kebijakan pemerintah mengimpor beras sebesar satu juta ton. Jadi, Perum Bulog diminta memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya pada periode Maret-April 2021
"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin di Jakarta pada Senin (15/3/2021).
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Dari hal ini 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, Program KPSA, dan tanggap darurat bencana. Bahkan dari jumlah stok CBP sekarang terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.
Beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461.000 ton. Untuk beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton yang terbagi atas sebanyak 106.642 ton mengalami turun mutu.
Bulog sulit menyalurkan beras sisa ekspor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton akibat mengalami turun mutu Komisi IV DPR merekomendasikan penugasan Perum Bulog tentang pengelolaan CBP dengan mengutamakan penyerapan gabah beras produsen.
Selain itu penugasan penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 dalam rangka ketahanan pangan nasional. Jadi, ini terjadi perputaran stok beras.
Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar satu juta ton pada awal 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500.000 ton dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500.000 ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
