Gemapos.ID (Jakarta) - Partai Gerindra mengkritik kebijakan rencana pemerintah mengimpor beras sebesar satu juta ton. Karena, kebijakan ini akan menurunkan harga gabah petani di sejumlah daerah.
"Harga gabah petani sudah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti di Blora hanya Rp3.300/Kg, Kendala Rp3.600/kg, dan di Ngawi Rp3.400/kg." kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono di Jakarta pada Jumat (12/1/2021).
Data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan per 7 maret 2021 menyebutkan stok beras di Bulog sebanyak 869.151 ton, yaitu stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Jumlah CBP minimal 1,5 juta ton.
Potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras, Angka ini naik 26,84% atau 3,08 juta ton dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton.
Potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektar, Angka ini naik 26,53% atau sekitar 1,02 juta hektar dibandingkan subround Januari-April 2020 sebesar 3,84 juta hektar.
Pemerintah berencana impor beras sebanyak satu juta ton, karena pemerintah wajib memenuhi stok Bulog dan cadangan beras. Namun, Pemerintah mesti menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan petani luar negeri.
"Pemerintah wajib memberikan kesempatan dan mendukung Perum Bulog untuk melakukan penyerapan beras dan gabah petani serta membantu Perum Bulog dalam penyaluran beras tersebut," ujarnya.
Pemerintah menjaga stok pangan nasional khususnya beras dan mengoptimalkan produksi dalam negeri. Pemerintah juga harus segera merealisasikan janji pada 2020 untuk membantu 2,76 juta petani miskin
."Pemerintah segera membentuk Badan Pangan nasional sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan," ucapnya.
