Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon pernyataan pemerintah yang mengumumkan bahwa panen jagung food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah menghasilkan sekitar 25 ton. Hal ini menurut Anggota Komisi IV DPR ini sebagai bukti nyata bahwa food estate sebagai proyek gagal dan hanya “membuang-buang anggaran”. 

Johan menuturkan jagung yang ditanam di lahan food estate itu telah menghabiskan anggaran Rp54 miliar untuk proses penanamannya dan membuka lahannya telah menelan anggaran sangat besar mencapai Rp1,5 triliun.

“Ketika pemerintah membanggakan telah panen 25 ton jagung dengan modal sebesar itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/03/2024).

Johan juga menyebut, sejak awal food estate di Gunung Mas ini sudah ditolak namun pemerintah “ngotot”, bahkan juga menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong yang dikelola Kementerian Pertahanan.Kemudian dipaksakan komoditas jagung  ditanam di lahan tersebut. 

"Saya menilai hal ini sebagai modus untuk pembenaran pemerintah bahwa lahan tersebut masih bisa dikelola, namun dengan hasil panen 25 ton jagung ini sudah memberikan kesimpulan nyata bahwa proyek ini sebagai proyek gagal dan tidak ada manfaatnya bagi ketahanan pangan nasional," kata Johan.

Johan berujar dibalik ngototnya pemerintah memaksakan proyek food estate ini sebagai bentuk kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan petani bahkan bersifat merusak keseimbangan lingkungan.  

“Kita saksikan bahwa tidak ada petani yang mau terlibat menggarap lahan food estate tersebut dan juga dampak kerusakan lingkungan  seperti hutan yang telah gundul berakibat banjir dan longsor yang akhirnya pasti merugikan kita semua” ucap Johan.

Pemerintah pun diminta untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang salah kaprah ini. Ia menilai kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan. Maka Ia meminta untuk segera hentikan proyek food estate ini karena sudah pasti gagal.

"Segera lakukan pemulihan kawasan yang dulunya hutan, alihkan anggaran yang ada untuk membantu petani  melakukan usaha tani di lahan-lahan yang produktif serta bangun infrastruktur pertanian yang bertujuan untuk membantu kebutuhan para petani kita dan bukan untuk kepentingan proyek tertentu," tegas Politisi PKS itu.(ns)