Anggota DPR RI, Nyoman Parta Minta Holding BUMN Pangan Bisa Kurangi Dominasi Impor

Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta
Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta

Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta meminta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai induk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID Food) mampu mengurangi dominasi impor pangan Indonesia.

Hal itu diungkapakan Parta, paska usulan empat BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PNM) tahun 2023, yakni, PT RNI (Persero), Perum Damri, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav dan PT LEN Industri (Persero).

“Harapan saya, Holding BUMN Pangan ini bisa menjadi penghasil pangan yang bisa diandalkan untuk mampu mengurangi dominasi impor,” kata Parta dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu (19/6/2022).

PT RNI sendiri, tahun 2023 mengusulkan PNM sebesar Rp4,6 Triliun untuk mendanai investasi dan modal kerja di anggota holding pangan.

“Saya berharap dengan dana PMN yang diajukan perusahan ini kedepannya bisa mengurangi dominasi gula, garam dan daging yang setiap tahun masih impor dalam jumlah besar,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu merinci, tahun 2021, Pemerintah telah mengimpor garam sebesar 3 juta ton. Dan pada tahun 2022 ini juga impor sebanyak 3 juta ton.

Sedangkan, untuk gula, tahun 2021 pemerintah mengimpor sebanyak 3,78 juta ton dan naik menjadi 4,37 juta ton di tahun 2022.

Hal yang sama juga untuk komoditas daging sapi dan kerbau. Pada tahun 2021 mengimpor sebanyak 284.277 ton, sedangkan tahun 2022 sebanyak 266.065 ton.

“Seperti yang kita ketahui negeri ini masih ketergantungan dengan impor pangan untuk kebutuhan nasional,” pungkasnya.

“Sebagai Holding BUMN Pangan, PT RNI harus jadi perusahan lokomotif produsen pangan nasional,” tegas legislator asal Desa Guwang Gianyar itu.

Dilain sisi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022), mengintruksikan jajarannya mengantisipasi krisis pangan dan energi.

Presiden juga menekankan untuk menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau, termasuk minyak goreng.

“Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” ujar Presiden. (rk)