Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, menyoroti perihal pencairan bantuan sosial (bansos) pada Januari hingga Februari 2024. Esti bahkan menyebut bahwa hal tersebut membuat dirinya cukup terkejut. Menteri Sosial Tri Rismaharini pun merespons hal itu.

"BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) itu lumrah atau biasanya keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang DIY. Tapi untuk tahun 2024 ini keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget berr... berr... berr..., di Januari-Februari, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos," kata Esti dalam rapat kerja, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

"Mohon izin, saya harus menyampaikan ini, biasanya kan triwulanan, tapi yang terakhir El Nino hanya dua bulan, November dan Desember. 2022 Maret awal. 2023 juga Maret, nah ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari," ujarnya.

Seusai rapat tersebut, Risma menyampaikan penjelasan soal dana perlindungan sosial. Dia mengatakan dana perlindungan sosial di Kemensos berjumlah Rp 78 triliun.

"Nggak tahu itu siapa, tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada Rp 497 T di tempatku itu Rp 78 T. Dan itu sudah ada anunya, oh ini akan terima, ini akan terima, ini nggak, itu ada nama-namanya. Jadikan yang sisanya itu aku nggak tahu, aku nggak berhaklah untuk bicara itu," ujar Risma seusai rapat.

Dia mengatakan penerima bansos dari Kemensos sudah sesuai dengan data. Risma mengatakan ada usul sanggah apabila penerima bansos dari Kemensos tak sesuai kriteria.

"Saya nggak itu karena kan usulannya jelas orang boleh klarifikasi, oh ini nggak berhak gitu kan tadi demokrasinya itu ada usul sanggah itu," ucap Risma.

Dia menanggapi data Kementerian Keuangan di mana anggaran untuk Bansos di 2024 naik 135% dari tahun sebelumnya. Risma mengaku tak mengetahui perihal hal itu.

"Ya itu, lonjaknya di mana? Ndak tahu, jangan tanya aku, tanya Bu Sri Mulyani," ujarnya. (ns)