Konflik di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sangat marak terjadi terkhususnya di sepanjang tahun 2023. Konflik yang terjadi sangat beragam, mulai dari banyaknya pemanah-pemanah misterius yang telah menimbulkan keresahan dan jatuhnya banyak korban sampai pada konflik antar desa yang sering terjadi. Persoalan-persoalan seperti ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Artinya institusi yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah kepolisian terkhususnya Kapolres Bima.

Lemahnya Pencegahan dan Penegakan Hukum

Konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Bima, menandakan bahwa kepolisian di Bima tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama penanganan konflik dan pencegahan terjadinya konflik. Ada pembiaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bima atas semua konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Yang terbaru adalah konflik antar desa yang terjadi antara desa Cenggu dan desa Renda dan berujung pada jatuhnya korban meninggal dunia dari desa Renda. Kasus antar kedua desa tersebut merupakan contoh bahwa Polres Bima, tidak tuntas dalam menyelesaikan akar konflik tersebut. Sehingga konflik yang terjadi berlarut-larut dan masyarakat terkesan di biarkan menyelesaikan masalahnya dengan cara hukum rimba. Pertanyaanya adalah apakah Polres Bima baru bertindak ketika korban berjatuhan dan menunggu konflik semakin memanas? 

Kalau begitu upaya pencegahan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Bima tidak bisa diwujudkan dan dijalankan oleh Polres Bima selaku institusi yang berkewajiban langsung dalam persoalan tersebut. Artinya dengan konflik antara desa Renda dan Cenggu yang masih terjadi, Kepolisian Kabupaten Bima gagal dalam melakukan upaya pencegahan dan tidak tuntas mendamaikan antara kedua desa yang berkonflik. 

Melihat secara keseluruhan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bima, Polres Bima sengaja membiarkan konflik-konflik yang ada sebagai alasan agar anggaran penanganan konflik terus ditingkatkan dan visi Bima Ramah gagal terwujud dan hanya menjadi visi Bima marah dengan banyaknya konflik yang terjadi. 

Dampak Konflik

Kalau di lihat secara umum, dengan banyaknya konflik yang ada ini sangat memberikan kerugian dari segi ekonomi dan terhambatnya lalu lintas di desa-desa yang sedang berkonflik. Sebetulnya konflik-konflik yang terjadi menghambat pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bima sebagai daerah yang masih dalam transisi pembangunan. Kesan bagi orang luar apalagi para investor yang ingin berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan baru menjadi sangat minim karena tidak adanya jaminan rasa aman. Sebagai contoh, Bima merupakan salah satu daerah yang punya potensi pariwisata baik berupa keindahan laut maupun keindahan alam lainnya, tetapi tidak punya daya tawar karena akar masalahnya tidak ditangani. Mengapa banyak terjadi kasus-kasus konflik, salah satunya disebabkan karena minimnya aktivitas yang positif. Sebab minimnya juga ruang-ruang yang tersedia seperti peluang kerja dan kegiatan-kegiatan yang bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan. Kalau pariwisata di kelola dengan baik, sangat membuka banyak lapangan kerja yang menghasilkan rutinitas yang produktif. Ini baru sektor pariwisata belum termasuk sektor-sektor lainnya. 

Artinya sekali lagi dampak konflik sangatlah menentukan arah pembangunan dan sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat kalau tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan Pihak Kepolisian.

Beberapa Catatan

Langkah cepat yang harus dilakukan adalah dalam upaya penyelesaian konflik-konflik yang ada;

1. Konflik antar desa yang terjadi harus segera ditangani agar dengan cara pihak kepolisian maupun pemerintah harus segera melakukan upaya damai dengan cara mediasi antara kedua pihak yang berkonflik langsung sehingga menghasilkan solusi konkret yang sama-sama menguntungkan.

2. Mendesak Kapolres Bima agar segera melakukan langkah-langkah konkret dalam waktu 2x24 jam. Kalau tidak mampu menyelesaikan konflik dan tidak mampu menghadirkan rasa aman, segera copot Kapolres Bima.

Dedi Mizwar, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional