Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap kondisi perekonomian para pekerja terus mencapai pemulihan. Jadi, pada 2023 tidak membutuhkan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah.

"Mudah-mudahan tahun ini tidak ada sesuatu yang membuat pemerintah harus mengeluarkan subsidi karena pendapatan teman-teman (pekerja) tidak berkurang," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Yogyakarta pada Rabu (22/3/2023). 

BSU bagi pekerja yang diberikan pada 2020 dan 2021 menggunakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian para pekerja.

Pada 2022 kebijakan BSU kembali dilanjutkan untuk membantu para pekerja yang mengalami dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun, Ida Fauziyah belum mau menyebut kebijakan ini dihapus pada 2023, tapi jika pendapatan para pekerja telah mencapai pemulihan pascapandemi maka tahun ini tidak perlu subsidi.

"Kami berharap kondisinya normal, teman-teman memiliki pendapatan yang dengan pendapatan itu bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kalau sudah seperti itu kan tidak perlu ada subsidi," ucapnya. 

Tahun ini diperkirakan Kemnaker terdapat tantangan resesi global, tapi optimistis kondisi perekonomian Indonesia masih aman dan inflasi masih terkendali.

Keyakinan itu diperkuat dengan prediksi sejumlah lembaga keuangan, termasuk Bank Dunia yang menyebut perekonomian Indonesia meski turun tapi masih bisa bertumbuh positif.

"Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi turun, tapi masih sangat baik dibandingkan negara-negara yang lain. Kalau awalnya diprediksi tumbuh 5,3 persen kemudian dikoreksi lebih rendah dari itu, tapi masih tumbuh positif, dan inflasi juga masih terkendali," tuturnya. (ant/din)