Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sebanyak 16.000 pekerja Nusantara.

Langkah ini sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada pekerja Indonesia agar bisa tinggal di hunian yang layak, sehingga di sana tidak terjadi perumahan kumuh.

"Beberapa tower tersebut juga sudah dihuni dan ditempati oleh para pekerja konstruksi," kata  Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto pada Minggu (29/1/2023).

HPK tersebut akan diserahkan Kementerian PUPR kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Miliki Otorita. Sejumlah pekerja diperkirakan akan datang ke IKN Nusantara mulai Februari 2023. 

Mereka mulai mengerjakan Istana Presiden, Sumbu Kebangsaan, dan beberapa kantor kementerian pembangunan jalan tol serta beberapa fasilitas dan infrastruktur lainnya.

"Kami juga melengkapi sejumlah fasilitas pendukung di HPK seperti mess hall atau ruang serba guna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mengungkapkan sebanyak 22 tower HPK sudah terbangun di IKN Nusantara berupa rumah susun (Rusun) dengan teknologi modular. (dtf/din)