Gemapos.ID (Jakarta) - Sempat tertunda karena pandemi COVID-19, Kementerian Pertahanan akan menyelenggarakan Indo Defence pada 2-5 November 2022. 

Hal itu disampikan Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigadir Jenderal TNI Taufiq Shobri ketika melakukan kunjungan kerja ke Wisma ANTARA, di Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

“Kemhan akan menyelenggarakan Indo Defence. Harusnya diadakan tahun 2020, perencanaan sudah siap, tetapi (tertunda) karena COVID-19,” ucap Shobri.

Ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Ditjen Pothan RI) menargetkan 61 negara menjadi peserta Indo Defence.

Kemudian Shobri mengatakan, hingga saat ini sebanyak 44 negara sudah mendaftar untuk mengikuti Indo Defence.

“Industri Indo Defence ini kan dalam dan luar negeri,” tuturnya.

Selain itu, kata Shobri, Kementerian Pertahanan berencana untuk melaksanakan Indo Defence di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran dan kemungkinan pada penyelenggaraan Indo Defence akan ada peragaan yang disesuaikan industri masing-masing.

“Yang khusus Angkatan Laut, Indo Marine, kira-kira akan di Pondok Dayung, Angkatan Udara atau Indo Aerospace, di Halim. Nanti, untuk masyarakat, bisa di JIExpo Kemayoran,” katanya.

Untuk pelaksanaan Indo Defence yang terbuka untuk umum jatuh pada tanggal 5 November 2022. Sedangkan, pada 2 November hingga 4 November 2022 akan terdapat rangkaian acara untuk undangan yang berasal dari luar negeri.

Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah seminar, sejumlah seremoni, dan kunjungan resmi untuk para pejabat luar negeri yang diundang.

“Supaya mereka memiliki ruang dan waktu yang cukup. Bagi masyarakat yang mau hadir, kami menyediakan kesempatan pada tanggal 5 November 2022,” kata Shobri.

Sementara itu, tamu kenegaraan yang diundang adalah para pejabat Kementerian Pertahanan dari masing-masing negara, panglima atau kepala staf dari angkatan bersenjata masing-masing, seperti angkatan bersenjata darat, laut, maupun udara.

“Yang diundang pejabat-pejabat Kementerian Pertahanan, kalau nggak angkatan-angkatan bersenjata di masing-masing negara. Panglimanya atau kepala stafnya, itu yang diundang,” ujarnya.(ant/pa)