Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono dipilih sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) menggantikan Suharso Monoarfa.

"Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt. Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024," katanya pada Senin (5/9/2022). 

Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertajuk ‘Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024’ yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengutarakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

"Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak," tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengaku kebencian terhadap ketum DPP PPP sebelumnya, yakni Suharso Monoarfa tidak terdapat dalam partai politik (parpol) tersebut. 

Dia berharap kepemimpinan PPP akan dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang; sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih makmur, sejahtera, dan rakyat menjadi umat yang rahmatan lil alamin.

"Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan, tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP," ujarnya. 

Sebelumnya, Majelis PPP telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan ketum DPP PPP. Namun, dia tidak kunjung menanggapi surat tersebut.

Selain itu rentetan aksi yang meminta Suharso mundur dari jabatannya seperti para santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai. 

Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapan Suharso terkait ‘amplop kiai’ dan hal lain yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPP. (ant/din)