Mantan Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa Temui Presiden Jokowi, Ada Apa?

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menemui Presiden Jokowi membicarakan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menemui Presiden Jokowi membicarakan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menemui Presiden Jokowi membicarakan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Soal banyak hal," katanya pada Senin (12/9/2022). 

Namun, Suharso Monoarfa tidak mengungkapkan apakah pertemuan ini juga membicarakan tentang persoalan kepemimpinannya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

"Ya nantilah kita selesaikan baik-baik," tuturnya. 

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus (Plt Ketum DPP) PPP masa bakti 2020-2025.

"Nanti saja, saya selesaikan baik-baik," ujarnya. 

Petikan surat keputusan Menkumham menyatakan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketum DPP PPP berkedudukan di kantor PPP Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat.

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia berlangsung di Serang, Banten pada Minggu (4/9/2022)/

Acara ini memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketum partai politik (parpol) ini yang digantikan Muhammad Mardiono.

Pergantian ini merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa mengenai isu ‘amplop kiai’ yang diutarakannya dalam acara pembekalan kader PPP oleh KPK pertengahan Agustus lalu.

Pengurus DPP PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas ke Ditjen AHU Kemenkumham pada 6 September 2022.

Muhammad Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekarang. 

Namun, Suharso Monoarfa sempat mengatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketum DPP PPP berdasarkan ketentuan AD/ART partai.

Dia mengaku selalu bekerja keras dalam menyatukan setiap unsur partai mengikuti semua ketentuan, dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar. (ant/adm)