Reformasi Birokrasi Berpengaruh pada Tunjangan Kinerja
Didid melanjutkan bahwa adanya pergerakan ke level yang lebih tinggi ini patut diapresiasi, namun kecepatannya belum seperti yang diharapkan. “Artinya reformasi birokrasi yang dilakukan masih belum langsung kepada perbaikan dari permasalahan birokrasi yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga,” lanjutnya. Pergerakan yang dinilai lambat ini diakibatkan berbagai permasalahan seputar pelaksanan reformasi birokrasi di masing-masing kementerian dan lembaga. Masih dianggapnya implementasi reformasi birokrasi sebagai sebagai kegiatan proyek semata menyebabkan belum tersentuhnya keseluruhan operasional di masing-masing instansi. 20200312 Rakor PANRB 7 Kemudian, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dipandang dari sisi permasalahan. Reformasi birokrasi masih sekadar dipandang sebagai proyek untuk mengerjakan delapan area perubahan dimana secara bersamaan tidak mengarah kepada jantung permasalahan yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan dari delapan area perubahan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Masing-masing kelompok kerja area perubahan telah memiliki rencana kerja namun tidak saling terintegrasi sehingga tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. “Dan yang terakhir, permasalahan khusus adalah fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan optimal. Sehingga tidak ada yang memastikan target-target kinerja dari masing-masing kementerian dan lembaga itu lebih cepat tercapai,” pungkasnya. Dengan mengetahui berbagai permasalahan seputar implementasi reformasi birokrasi di masing-masing kementerian dan lembaga, maka diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks RB. Sehingga percepatan birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi yang didukung dengan penyetaraan tunjangan kinerja dapat berjalan secara maksimal. (AAN)